Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter setelah melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan proyek Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil (P3T) mulai dari tingkat Tim Pengendali Pusat hingga Tim Koordinasi dan Tim Teknis di Daerah, lembaga pelaksana sampai kepada kelompok sasaran...

Investasi diyakini banyak orang mampu meningkatkan perekonomian dari suatu negara. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan 1997 yang lalu adalah meningkatkan investasi. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak 1 Januari 2001, kewenangan untuk menangani instansi dilimpahkan kepada Pemerintah kabupaten/kota. Oleh karenanya, adalah hal yang wajar apabila pemerintah kabupaten/kota berusaha untuk menarik investor agar ...

Kajian tentang Peranan DAU sebagai salah satu sumber daerah otonom ini dilatar-belakangi adanya kekhawatiran pada sebagian masyarakat bahwa otonomi daerah yang akan diimplementasikan mulai 1 Januari 2001 akan gagal, karena sebagian besar daerah tidak akan mampu membiayai pengeluaran daerah. Otonomi Daerah telah disambut dengan berbagai harapan dan kecemasan oleh berbagai masyarakat di daerah. Sebagian daerah bermimpikan bahwa dengan adanya otonomi daerah akan membuat masyarakat di suatu ...

Penerapan kontribusi dividen atas laba BUMN sebesar angka tertentu (misal 50 %) sebagai penerimaan Bukan Pajak pada Pos Penerimaan Dalam Negeri (Untuk APBN 2001 ditargetkan Rp. 9 triliun, ) dapat mempunyai implikasi yang sangat kompleks kepada ekonomi makro (public finance) berupa target penerimaan APBN maupun aspek ekonomi mikro yaitu dari kinerja manajemen keuangan dan strategi ekspansi BUMN itu sendiri...

Perum Pegadaian cenderung memprioritaskan “Bisnis Oriented” untuk mendapatkan “surplus” daripada “Programme Oriented” yang cenderung “defisit”. Prioritas tersebut terlihat dari usaha yang telah ditempuh dalam mendiversifikasikan produk, misalnya pengembangan Unit Toko Emas (UTE), Penjualan Koin Emas ONH, Jasa Titipan, Jasa Penilaian dan Jasa Sertifikasi...

Gambaran umum investor Obligasi Korporasi di Pasar Perdana periode 1990-2001 mengindikasikan investor perorangan yang mencapai kurang dari satu persen. Keenganan atau “ketidakmampuan” investor kecil diduga karena pecahan nilai nominal obligasi yang ada berkisar dari Rp10.000.000,- hingga Rp1.000.000.000,- serta emitennya adalah perusahaan swasta dan BUMN yang berisiko relatif tinggi. Kondisi ini diduga juga sebagai penyebab belum aktifnya pasar sekunder. Tentunya bila pecahan nominal ...

Studi ini dilakukan dengan pertimbangan semakin besarnya kebutuhan pengeluaran negara (APBN) untuk menanggung ongkos† ongkos krisis dan desakan publik yang semakin kuat agar keuangan negara mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri. Penerbitan obligasi merupakan salah satu pilihan yang telah dan dapat ditempuh pemerintah untuk memenuhi dua tuntutan tersebut. Sementara obligasi dalam rangka†Rekapitasi Perbanka? telah mampu meningkat†CA? namun illiquid. Agar†Bank Reka? ...

Salah satu dari empat skenario pembentukan Lembaga Asuransi Deposito (LAD) yang dimungkinkan terbaik adalah mendirikan BUMN baru yang khusus bertugas menangani penjaminan dana masyarakat di bank dengan mengambil sebagian tugas BPPN sebagai embrionya. BUMN ini harus benar-benar mendapat dukungan penuh dari pemerintah, seperti ASEI dan Askrindo, karena risiko yang akan ditanggung sangat besar sehingga membutuhkan kejelasan dan dasar hukum yang kuat...

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas wajib pajak. Sistem pemberian penomoran NPWP sebelum diberlakukannya reformasi perpajakan Tahun 1983, diatur dan dikelola oleh masing-masing Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP). Dalam sistem yang lama antara kantor pusat dan cabang dari wajib pajak memiliki NPWP yang berbeda. Sistem pemberian NPWP model lama ini dinilai tidak fleksibel, sebab apabila wajib pajak pindah ke wilayah lain, NPWP yang dimilikinya tidak berlaku lagi. ...

Semenjak merdeka 1945 hingga 1966 atau selama pemerintahan orde lama, ekonomi Indonesia yang bercorak agraris terjerat dalam lingkaran setan kemiskinan atau terjerat dalam vicious circle “ pendapatan rendah karena baru merdeka, hasrat konsumsi tinggi, kemampuan menabung rendah, tingkat investasi rendah, dan akibatnya pendapatan kembali rendah, dan seterusnya-seterusnya berulang-ulang”, sehingga, pada akhirnya Indonesia tetap miskin. Oleh karena itu sejak pemerintahan Orde Baru, sejak 1966...