Pola perencanaan selama ini lebih menitikberatkan pada pertumbuhan nasional yang mengacu pada program sektoral yang telah ditetapkan oleh pusat sehingga kurang memperhatikan/kebutuhan daerah. Kondisi ini membawa konsekuensi pada penerapan pola alokasi dana yang lebih menitikberatkan pada target sektoral, bukan didasarkan atas penetapan prioritas yang diusulkan oleh daerah. Dengan adanya pemberian otonomi daerah yang lebih luas maka pola perencanaan akan mengalami perubahan yakni lebih ...

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang menguji tentang perlunya optimalisasi pemeriksaan pajak dengan jalan mengukur besarnya kontribusi hasil pemeriksaan pajak terhadap target penerimaan pajak. Beberapa indikator yang dipakai sebagai ukuran dalam penelitian ini adalah : 1. Ttingkat kepatuhan WP dalam melaporkan SPT tahunan 2. Rasio jumlah WP yang diperiksa terhadap jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan 3. Proporsi jumlah WP yang melaporkan SPT tahunan tidak benar dari jumlah SPT yang ...

Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah membawa dampak negatif yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menanggulangi dampak krisis, pemerintah Indonesia dengan dibantu Bank Dunia meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak krisis untuk bangkit dan menjalankan kembali roda perekonomiannya. Namun pada pelaksanaannya, program JPS banyak menghadapi ...

Pelarian dana-dana yang dipicu oleh krisis nilai tukar yang menimpa Indonesia telah meninggalkan luka menganga dalam perekonomian. Pemerintahan lama harus lengser dan rakyat harus bersusah payah dihimpit kesulitan ekonomi. Terbentuknya pemerintahan baru menumbuhkan harapan akan kembalinya dana-dana yang sekian lama diparkir di luar negeri. Dengan dana-dana tersebut diharapkan perekonomian dapat diperbaiki sehingga rakyar tidak harus menjadi pribadi-pribadi agresif yang menghalalkan segala cara ...

Perkembangan APBN Quartal 1 dan 2 lebih banyak dilatarbelakangi oleh perkembangan masalah politik yang terjadi di tanah air, terlebih unruk Quartal 2 ditandai oleh kasus Bank Bali, Paris Club, dan Timor Timur. Kasus Bank Bali terkait erat dengan besarnya biaya bank recaptalization dan masih diperberat adanya dugaan skandal politik di dalamnya. Paris Club terkait dengan masalah beban pinjaman luar negeri, sementara isu Timor Timur terkait pula dengan beban APBN yang selama ini ditanggung ...

Untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan baik, tidak cukup hanya dengan membangun SDM saja, misalnya pendidikan dan latihan, tetapi perlu dipertimbangkan mengenai tingkat kesejahteraan aparatur yang bersangkutan. Timbulnya kasus pelanggaran dan penyelewengan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, misalnya kolusi, korupsidan nepotisme (KKN) merupakan satu indikator yang menandakan adanya ...

This study examines the pursuant of fiscal policy by the government of Indonesia covering the period of 1984-2001, there by incorporating the periods before and after the 1997 crisis. The evidence shows that the government of Indonesia in most of the years covered in the study has run surpluses both measured by the current account, and the primary balance. In addition, the government of Indonesia ran surpluses in the overall balance since in 1990 and in 1997 it started to run deficit and the ...

Studi ini dilakukan dengan menggunakan data tahunan dari 1980 sampai dengan 1998 dan memberikan dua kesimpulan utama. Pertama, perkembangan perdagangan internasional Indonesia yang digunakan sebagai alat penimbang dalam perrhitungan nilai tukar multilateral menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan penyebaran yang cukup berarti. Kedua, perhitungan nilai tukar dengan menggunakan metode bilateral dan multilateral memberikan hasil yang berbeda. Perbedaan ini membuka kemungkinan perbedaan ...

Kewenangan untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di daerah telah diberikan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagaimana disebut pada pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kewenangan tersebut Pemda TK. II diharapkan dapat menciptakan ekonomi daerah dan keuangan daerah yang sehat sehingga mampu membelanjai kebutuhan biaya operasional maupun biaya pembangunannya. Bagi Pemda Tk. II yang selama ini APBD-nya tergantung dari bantuan pemerintah ...

Kecamatan Tarutung yang merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara, mengandalkan hasil pertaniannya dan ditambah hasil sektor jasa berupa penghasilan dari gaji pegawai, harus mengupayakan sektor lainnya yang masih belum tergalim secara optimal. Misalnya saja kecamatan Tarutung dapat mengolah bahan baku hasil alam menjadi produk yang mempunyai nilai tambah sehingga siap dijual ke pasar. Hasil alam berupa kemenyan dapat diolah lebih lanjut demikian juga potensi hasil alam berupa kemiri dan ...