Hasil studi literatur menunjukan bahwa kebijakan privatisasi untuk setiap BUMN di sejumlah negara, pada intinya memilih satu diantara 2 (dua) metode privatisasi, yaitu public offering (IPO) dan private offering(PO) atau non IPO. Dari rumpun metode public offering, ada dua alternatif metode, yaitu IPO dan right issue. Perbedaan diantara kedua metode ini hanya terletak pada apakah BUMN tersebut belum go public atau sudah go public, sehingga tidak ada masalah yang fundamental untuk memilih satu ...

Gambaran umum investor Obligasi Korporasi di Pasar Perdana periode 1990-2001 mengindikasikan investor perorangan yang mencapai kurang dari satu persen. Keenganan atau “ketidakmampuan” investor kecil diduga karena pecahan nilai nominal obligasi yang ada berkisar dari Rp10.000.000,- hingga Rp1.000.000.000,- serta emitennya adalah perusahaan swasta dan BUMN yang berisiko relatif tinggi. Kondisi ini diduga juga sebagai penyebab belum aktifnya pasar sekunder. Tentunya bila pecahan nominal ...

Walaupun dalam jangka pendek penurunan prioritas sektor pendidikan ini tidak membawa implikasi langsung yang nyata, pemerintah daerah untuk kedepan perlu lebih meningkatkan keberpihakkan terhadap sektor pendidikan, mengingat sektor pendidikan merupakan sektor prioritas dalam peningkatan sumber daya manusia...

Adanya perbedaan interpretasi peraturan antara WP dengan petugas pajak sangat menghambat proses restitusi dan berpotensi merugikan WP maupun Negara. Untuk itu diperlukan peraturan berupa Surat Edaran atau Petunjuk Pelaksanaan dengan bahasa yang jelas dan tegas agar setiap KPP mempunyai persepsi yang sama dalam menjabarkan Kep. Dirjen Pajak No. 754/PJ/2001...

Monetary crisis in Indonesia has different impact on each economic sector. Sectors which one more dependent om importes components suffer more than other sectors with local content base during the crisis period. The main goal of this aticle is to analyze the correlation between the depreciation of Rupiah and the increase of interest rate over each economic sector performance. Those two variables are chosen to represent the Indonesian monetary crisis indicators according to monetary tranmission ...

Krisis moneter dan ekonomi memberikan dampak turunnya pendapatan dan naiknya harga termasuk harga pangan pokok, hal ini mengakibatkan secara langsung turunnya ketahanan pangan, terutama untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Untuk mengatasi keterpurukan ini pemerintah melalaui program jaring pengaman sosial berusaha membantu keluarga tersebut dimana data dasar keluarga sasaran didapat dari BKKBN. Dalam ketentuan yang ada setiap kepala keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Berhak...

Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dimulai pada pertengahan Juli 1997 telah membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Pada bulan Pebruari 1998 angka inflasi tercatat pada level 12,76%, suatu tingkat inflasi yang sangat tinggi untuk ukuran Indonesia yang selama masa orde baru laju inflasi selalu ditekan di bawah dua digit. Kondisi perekonomian Indonesia menjadi sulit dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhdap US dollar. Untuk mengatasi tingginya angka inflasi ...

Pemerintah Indonesia selama kurun waktu masa orde baru telah menerapkan prinsip anggaran berimbang. Pembiayaan pengeluaran pemerintah terutama bersumber dari penerimaan pajak . Pajak dapat sebagai "bult in stabilizer" yang merupakan alat penstabil yang bekerja secara otomatis dalam mengurangi perubahan pendapatan nasional. Dampak langsung apabila pemerintah menaikkan pajak, cenderung akan menurunkan PDB sehingga pajak bersifat deflasioner. Tetapi dampak tak langsung dari penerimaan pajak ...

Program Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras yang dilaksanakan sejak Juli 1998merupakan salah satu program utama dalam kegiatan Jaring Pengaman Sosial yang ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin (khususnya Keluarga Prasejahtera/KPS) sebagai kelompok yang paling merasakan dampak dari lonjakan harga bahan pangan. Temuan lapangan yang diperoleh menunjukkan bahwa program OPK Beras telah dilaksanakan secaraefektif yang diindikasikan oleh daya jangkau terhadap kelompok sasaran, di mana sekitar 90% ...

Era reformasi yang melanda Indonesia menuntut adanya otonomi yang lebih luas bagi daerah kabupaten dan kota, hal ini telah ditanggapi dengan arif oleh pemerintah pusat dengan mengundangkan UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk "memerintah daerahnya sendiri". Maslah yang timbul kemudian adalah kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk dapat membiayai jalannya pemerintahan. Adanya bagi hasil sumber daya alam dipandang oleh pemerintah ...