Pada saat ini disadari bahwa sektor pendidikan merupakan sektor yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. Hal tersebut teridentifikasi dar berbagai studi menunjukkan adanya hubungan positif antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia [lihat: (Ranis, 2004), (Ramirez, Ranis & Stewart, 1998), SMERU, 2004). Sebagai wujud kepedulian terhadap sektor ini, maka pemerintah meluncurkan Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional...
Bedasarkan pengalaman pemerintah Jepang dalam menerbitkan Retail Government Bond (RGB), maka beberapa pelajaran yang dapat dipetik antara lain adalah sebagai berikut: Pertama, berdasarkan pola investasi masyarakat di Jepang RGB didesain dengan jangka waktu 10 tahun, namun pola investasi masyarakat di Indonesia sangat berbeda dengan Jepang, sehingga lebih baik untuk perkenalan awal obligasi retail didesain dengan jangka waktu 2-4 tahun...
Analisis sustainabilitas fiskal tidak hanya terbatas dalam melihat kebutuhan anggaran dan pembiayaannya, tetapi juga melihat resiko yang disebabkan oleh contingent liabilities yang merupakan kewajiban pemerintah yang muncul apabila suatu hal terjadi. Dalam hal ini, beban fskal akan meningkat bila terjadi kegagalan usaha milik negara atau usaha yang mempengaruhi kondisi masyarakat secara nasional (seperti kondisi krisis perbankan, kondisi hutang BUMN, dll...
Hasil studi literatur menunjukan bahwa kebijakan privatisasi untuk setiap BUMN di sejumlah negara, pada intinya memilih satu diantara 2 (dua) metode privatisasi, yaitu public offering (IPO) dan private offering(PO) atau non IPO. Dari rumpun metode public offering, ada dua alternatif metode, yaitu IPO dan right issue. Perbedaan diantara kedua metode ini hanya terletak pada apakah BUMN tersebut belum go public atau sudah go public, sehingga tidak ada masalah yang fundamental untuk memilih satu ...
Gambaran umum investor Obligasi Korporasi di Pasar Perdana periode 1990-2001 mengindikasikan investor perorangan yang mencapai kurang dari satu persen. Keenganan atau “ketidakmampuan” investor kecil diduga karena pecahan nilai nominal obligasi yang ada berkisar dari Rp10.000.000,- hingga Rp1.000.000.000,- serta emitennya adalah perusahaan swasta dan BUMN yang berisiko relatif tinggi. Kondisi ini diduga juga sebagai penyebab belum aktifnya pasar sekunder. Tentunya bila pecahan nominal ...
Walaupun dalam jangka pendek penurunan prioritas sektor pendidikan ini tidak membawa implikasi langsung yang nyata, pemerintah daerah untuk kedepan perlu lebih meningkatkan keberpihakkan terhadap sektor pendidikan, mengingat sektor pendidikan merupakan sektor prioritas dalam peningkatan sumber daya manusia...
Adanya perbedaan interpretasi peraturan antara WP dengan petugas pajak sangat menghambat proses restitusi dan berpotensi merugikan WP maupun Negara. Untuk itu diperlukan peraturan berupa Surat Edaran atau Petunjuk Pelaksanaan dengan bahasa yang jelas dan tegas agar setiap KPP mempunyai persepsi yang sama dalam menjabarkan Kep. Dirjen Pajak No. 754/PJ/2001...
Monetary crisis in Indonesia has different impact on each economic sector. Sectors which one more dependent om importes components suffer more than other sectors with local content base during the crisis period. The main goal of this aticle is to analyze the correlation between the depreciation of Rupiah and the increase of interest rate over each economic sector performance. Those two variables are chosen to represent the Indonesian monetary crisis indicators according to monetary tranmission ...
Krisis moneter dan ekonomi memberikan dampak turunnya pendapatan dan naiknya harga termasuk harga pangan pokok, hal ini mengakibatkan secara langsung turunnya ketahanan pangan, terutama untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Untuk mengatasi keterpurukan ini pemerintah melalaui program jaring pengaman sosial berusaha membantu keluarga tersebut dimana data dasar keluarga sasaran didapat dari BKKBN. Dalam ketentuan yang ada setiap kepala keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Berhak...
Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dimulai pada pertengahan Juli 1997 telah membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Pada bulan Pebruari 1998 angka inflasi tercatat pada level 12,76%, suatu tingkat inflasi yang sangat tinggi untuk ukuran Indonesia yang selama masa orde baru laju inflasi selalu ditekan di bawah dua digit. Kondisi perekonomian Indonesia menjadi sulit dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhdap US dollar. Untuk mengatasi tingginya angka inflasi ...
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.