Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan RI, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan...

In the beginning, agricultural credit scheme (KUT) is designing for helping farmer to get for sustainable capital for their activities. This reasons is also used for justified to give a capital until now. Unfortunately, this reason is also used for no necessary to pay back agricultural loan with the write off policy. This article tries to explore the farmer can or can’t to pay back that loan. Probit models is used to support this argument...

Sejak diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), di tengah masyarakat khususnya di kalangan ahli hukum terdapat dualisme pandangan terhadap penyelesaian sengketa pajak. Pandangan pertama berpendapat bahwa sengketa pajak merupakan wewenang peradilan tata usaha negara, sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa sengketa pajak merupakan wewenang badan peradilan perpajakan (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak), sehingga tidak termasuk dalam ...

Tulisan ini mengungkapkan bahwa penggunaan obligasi sebagai sumber dana jangka panjang dapat melipatgandakan kemakmuran atau melipatgandakan kekayaan pemilik perusahaan, asalkan digunakan pada kondisi yang tepat. Sebaliknya akan menimbulkan kerugian besar jika digunakan pada kondisi yang tidak tepat. Demikian juga halnya, jika negara menggunakan pinjaman dari luar negeri untuk mendanai pembangunan akan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat jika dilakukan pada kondisi yang tepat. Sebaliknya akan ...

Pengembangan perkotaan di Indonesia, telah menjadi perhatian pemerintah sejak Tahun 1980-an yaitu dengan adanya program-program perbaikan kampung (Kampung Improvement Program), program penyediaan air bersih dibeberapa kota (urban water suplay), transportasi kota, persampahan dan lain-lain. Tindakan demikian itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari pertumbuhan perkotaan. Kota adalah tempat bermukimnya warga kota (citizen), karena itulah yang paling essensial adalah faktor manusianya...

Obligasi daerah merupakan instrumen baru bagi Pemerintah Daerah. Instrumen ini memiliki landasan yang kuat yakni Undang-undang Nomor 25 tahun 1999. Obligasi daerah dapat diartikan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi pinjman Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana masyarakat dan investor. Sebagai konsekuensinya, apabila Pemerintah Daerah menerbitkan obligasi adalah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang tinggi. Pemanfaatan dana obligasi daerah harus ...

Desentralisasi dapat merupakan instrumen yang ampuh untuk mobilisasi dana, peningkatan pelayanan umum, peningkatan partisipasi masyarakat dan perbaikan akuntabilitas di Indonesia. Tetapi, jika syarat-syarat desentralisasi yang mencakup tersedianya peta desentralisasi, adanya kejelasan tugas-tugas pengeluaran, dan adanya penyerahan tugas-tugas penerimaan (kewenangan perpajakan) yang mencukupi ke daerah, tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka resiko munculnya berbagai ancaman termasuk naiknya ...

PERISTIWA menarik terjadi bulan lalu, yaitu peluncuran kapal perang jenis landing platform dock oleh PT PAL Indonesia. Kapal pesanan Departemen Pertahanan dan TNI Angkatan Laut itu merupakan bagian dari empat kapal yang dibiayai dengan kredit ekspor dari Korea Selatan. Dua kapal dibangun di galangan kapal Daewoo International Corporation di Korea Selatan, sedangkan kapal ketiga dan keempat dibangun di galangan kapal PT PAL di Surabaya. Kapal landing platform dock pertama buatan Korea ...

Oleh : Irwanda Wisnu Wardhan Being perhaps the most geographically unique country in the world, Indonesia faces a higher burden compared to other, continental nations in ensuring infrastructures equitably to its citizens. Instead of producing this infrastructure alone, the government has, since 2005, mobilized the necessary funds from the private sector, both domestically and internationally, by enacting Presidential Decree No. 67/2005, an umbrella regulation for public private partnerships...

KRISIS keuangan saat ini telah memberikan peringatan yang berguna betapa pentingnya peranan pembiayaan perdagangan (trade financing) untuk perdagangan internasional. Kapasitas untuk perdagangan secara signifikan dipengaruhi oleh ketersediaan dan pembiayaan serta ketersediaan instrumen untuk mengurangi risiko yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional (Auboin dan Meier-Ewert, 2003; Thomas, 2009). Seiring dengan meningkatnya risiko secara global, pemerintah dan dunia usaha ...