Pengembangan suatu kota dapat saja terjadi secara alami (natural) atau direncanakan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan pemerintah kota. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana suatu perkotaan seperti air bersih, jalan kota,kebersihan, sampah, perumahan dan fasilitas yang lainnya, sebagian besar telah dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah pusat. Padahal prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah dimana sumber dana untuk pembiayaannya pun berasal dari sumber-...

Krisis ekonomi membawa dampak yang berbeda-beda dalam konteks sektoral, spasial maupun skala usahanya. Sektor-sektor yang cenderung berbasis pada sumber daya lokal tentunya akan berbeda dengan sektor-sektor ekonomi berkandungan impor tinggi. Selain itu, intensitas dampak krisis juga tergantung dari sumber permodalan dan orientasi pasarnya karena seperti diketahui bahwa krisis ekonomi Indonesia paling tidak diindikasikan oleh gejolak pasa tiga variabel ; nilai tukar rupiah, laju inflasi dan suku...

Dibanyak negara kewenangan pengelolaan dan pemungutan pajak properti (Property Tax) diserahkan kepada daerah. secara teoritis pajak properti memang sangat feasible sebagai pajak daerah baik dari segi kecukupan (adequacy), keadilan (equity), dan dari segi relatif netralnya efek distorsiyang ditimbulkannya (neutrality). Di Indonesia jenis pajak ini masih menjadi pajak pusat walaupun hapir seluruh hasil penerimaan dari pajak tersebut dibagi kembali ke daerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa kinerja...

Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan RI, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan...

In the beginning, agricultural credit scheme (KUT) is designing for helping farmer to get for sustainable capital for their activities. This reasons is also used for justified to give a capital until now. Unfortunately, this reason is also used for no necessary to pay back agricultural loan with the write off policy. This article tries to explore the farmer can or can’t to pay back that loan. Probit models is used to support this argument...

Sejak diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), di tengah masyarakat khususnya di kalangan ahli hukum terdapat dualisme pandangan terhadap penyelesaian sengketa pajak. Pandangan pertama berpendapat bahwa sengketa pajak merupakan wewenang peradilan tata usaha negara, sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa sengketa pajak merupakan wewenang badan peradilan perpajakan (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak), sehingga tidak termasuk dalam ...

Tulisan ini mengungkapkan bahwa penggunaan obligasi sebagai sumber dana jangka panjang dapat melipatgandakan kemakmuran atau melipatgandakan kekayaan pemilik perusahaan, asalkan digunakan pada kondisi yang tepat. Sebaliknya akan menimbulkan kerugian besar jika digunakan pada kondisi yang tidak tepat. Demikian juga halnya, jika negara menggunakan pinjaman dari luar negeri untuk mendanai pembangunan akan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat jika dilakukan pada kondisi yang tepat. Sebaliknya akan ...

Pengembangan perkotaan di Indonesia, telah menjadi perhatian pemerintah sejak Tahun 1980-an yaitu dengan adanya program-program perbaikan kampung (Kampung Improvement Program), program penyediaan air bersih dibeberapa kota (urban water suplay), transportasi kota, persampahan dan lain-lain. Tindakan demikian itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari pertumbuhan perkotaan. Kota adalah tempat bermukimnya warga kota (citizen), karena itulah yang paling essensial adalah faktor manusianya...

Obligasi daerah merupakan instrumen baru bagi Pemerintah Daerah. Instrumen ini memiliki landasan yang kuat yakni Undang-undang Nomor 25 tahun 1999. Obligasi daerah dapat diartikan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi pinjman Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana masyarakat dan investor. Sebagai konsekuensinya, apabila Pemerintah Daerah menerbitkan obligasi adalah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang tinggi. Pemanfaatan dana obligasi daerah harus ...

Desentralisasi dapat merupakan instrumen yang ampuh untuk mobilisasi dana, peningkatan pelayanan umum, peningkatan partisipasi masyarakat dan perbaikan akuntabilitas di Indonesia. Tetapi, jika syarat-syarat desentralisasi yang mencakup tersedianya peta desentralisasi, adanya kejelasan tugas-tugas pengeluaran, dan adanya penyerahan tugas-tugas penerimaan (kewenangan perpajakan) yang mencukupi ke daerah, tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka resiko munculnya berbagai ancaman termasuk naiknya ...