Sejak adanya perubahan pola perhitungan subsidi listrik dari pola defisit cash flow menjadi menjadi skim subsidi konsumen terarah dalam Tahun 2001, terjadilah perubahan yang cukup signifikan beban subsidi listrik. Namun demikian, skim yang ideal ini tidak diikut keberlanjutan penyesuaian tarif untuk kelompok non subsidi, sementara pada sisi lain biaya produksi listrik terus meningkat seiring dengan meningkatnya harga minyak mentah dan melemahnya nilai tukar rupiah. Kondisi ini membuat kemampuan ...

SEJAK tahun anggaran 2000, pemerintah menerapkan kebijakan defisit. Tujuannya agar tercipta ekspansi fiskal dan pertumbuhan ekonomi berakselerasi pada level tinggi. Konsekuensi dari kebijakan ini, dibutuhkan pembiayaan untuk menutup defisit yang dipenuhi dari sumber utang maupun nonutang. Untuk pembiayaan dari utang, dalam tujuh tahun terakhir trennya terus meningkat dan mencapai porsi 80 persen dari total pembiayaan. Akibatnya, meskipun secara rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB...

Tanggal 17-28 Oktober 2009, penulis mendapat kesempatan berkunjung ke Jepang. Selain sebagai media studi banding kebijakan ekonomi, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk tukar informasi mengenai perkembangan terkini makroekonomi di masing-masing negara. Ada beberapa institusi finansial di Jepang yang menjadi tempat kunjungan seperti Departemen Keuangan (Japan Ministry of Finance), Bank Sentral (Bank of Japan),Bursa Efek Tokyo (Tokyo Stock Exchange), Bursa Komoditas Tokyo (Tokyo Commodity ...

Tahun 2009 akan segera berakhir. Bagi Bank Indonesia (BI), mungkin tahun ini terasa kurang menguntungkan. Pasalnya, neraca bank sentral tersebut diperkirakan akan defisit hingga Rp 1 triliun pada tahun ini. Dari sisi biaya, beban terbesar BI pada 2009 ini adalah biaya operasi moneter, khususnya pembayaran bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diperkirakan menyerap porsi lebih dari 70 persen dari total beban biaya. Ini terjadi akibat pembengkakan dana perbankan yang ditempatkan pada SBI ...

SEBAGIAN masyarakat Indonesia, khususnya keluarga besar Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menyayangkan dan merasa kehilangan atas mundurnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menkeu. Hal ini bisa dipahami mengingat dalam lima setengah tahun kepemimpinannya, SMI telah berhasil membawa perbaikan signifikan pada kondisi ekonomi Indonesia pascakrisis 1997/1998. Ini antara lain ditandai dengan terjaganya stabilitas ekonomi makro, terciptanya konsolidasi dan kesinambungan fiskal, terjalinnya ...

Filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah di segala segi kehidupan, yang diukur melalui elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di harapkan dengan otonomi, semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di milikinya. Dengan melihat realita pencapaian PAD di hampir semua daerah di Indonesia, tujuan mulia otonomi tersebut bagaikan jauh panggang daripada api. Bukan kemandirian yang ada ...

Salah satu contoh masalah kusut di negeri ini adalah masalah yang menimpa lembaga usaha plat merah bernama BUMN. Banyak pihak yang selama ini menilai bahwasanya BUMN Indonesia identik dengan korupsi, inefisiensi, manipulasi dan hanya sekedar dijadikan sapi perahan pemerintah yang berkuasa. BUMN yang menikmati berbagai fasilitas dari pemerintah yang seharusnya mengupayakan kesejahteraan masyarakat justru hanya mengupayakan kesenangan perut oknum birokrat...

Pada era desentralisasi saat ini, tuntutan terhadap daerah untuk menyelenggarakan pembangunan secara tepat dan meningkatkan perekonomian daerah menjadi semakin tajam. Kedua isu kritis yaitu krisis ekonomi dan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah untuk menggunakan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai salah satu instrumen pembangunan karena PEL menyediakan pendekatan dan berbagai strategi bagi daerah untuk meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, ...

Penelitan ini bertujuan membahas kebijakan pertanahan tahun 19661998 dan implikasi yang muncul akibat orientasi pembangunan ekonomi yang berfokus pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi. Masa Orde Baru (1966-1998) disebut sebagai Masa Penyimpangan Pelaksanaan UUPA. Masa tersebut menghasilkan lebih banyak kebijakan mengenai hak atas tanah dan pendaftaran tanah dibandingkan kebijakan mengenai penguasaan pemilikan tanah (/andreform) dan tata guna tanah. Kebijakan pertanahan selama tahun 1966-1998 ...

Tulisan ini membahas masalah investasi di Indonesia serta memberikan rekomendasi langkah-Iangkah reformasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing, dan arah kebijakan investasi terutama dari sisi sektoral. Hasil kajian menunjukkan bahwa walau tumbuh moderat, investasi belum dapat menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih mengandalkan konsumsi swasta yang diragukan kesinambungannya dan juga kemampuannya untuk dapat menyerap tenaga kerja di...