Pustaka Fiskal
  • Beranda
  • Koleksi
  • Kajian Fiskal
  • Tentang
  • Berita
  • Buku Tamu
  • Area Anggota

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Knowledge and Inspiration | Pustaka Fiskal


Hal. Awal Sebelumnya 66 67 68 69 70 Berikutnya Hal. Akhir

Pengembangan Ekonomi Lokal, Konsep dan Relevansinya bagi Daerah di Indonesia

Pada era desentralisasi saat ini, tuntutan terhadap daerah untuk menyelenggarakan pembangunan secara tepat dan meningkatkan perekonomian daerah menjadi semakin tajam. Kedua isu kritis yaitu krisis ekonomi dan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah untuk menggunakan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai salah satu instrumen pembangunan karena PEL menyediakan pendekatan dan berbagai strategi bagi daerah untuk meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, ...

Lanjutkan Membaca

KEBIJAKAN PERTANAHAN TAHUN 1966-1998

Penelitan ini bertujuan membahas kebijakan pertanahan tahun 19661998 dan implikasi yang muncul akibat orientasi pembangunan ekonomi yang berfokus pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi. Masa Orde Baru (1966-1998) disebut sebagai Masa Penyimpangan Pelaksanaan UUPA. Masa tersebut menghasilkan lebih banyak kebijakan mengenai hak atas tanah dan pendaftaran tanah dibandingkan kebijakan mengenai penguasaan pemilikan tanah (/andreform) dan tata guna tanah. Kebijakan pertanahan selama tahun 1966-1998 ...

Lanjutkan Membaca

Kebijakan Investasi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Adil dan Berkelanjutan

Tulisan ini membahas masalah investasi di Indonesia serta memberikan rekomendasi langkah-Iangkah reformasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing, dan arah kebijakan investasi terutama dari sisi sektoral. Hasil kajian menunjukkan bahwa walau tumbuh moderat, investasi belum dapat menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih mengandalkan konsumsi swasta yang diragukan kesinambungannya dan juga kemampuannya untuk dapat menyerap tenaga kerja di...

Lanjutkan Membaca

Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia

Angka target penerimaan perpajakan yang selama ini ditetapkan dalam APBN dinilai sudah tidak memadai lagi ketika Pemerintah berupaya keras meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan. Kajian ini bertujuan melakukan penghitungan angka potensi penerimaan PPh dan income tax coverage ratio (lTCR). Kajian ini menggunakan data hasil Susenas, table lO, PDB, dan surplus usaha dari BPS. Tahapan penghitungan potensi mencakup penghitungan (i) nilai obyek pajak, (ii) tax base, don (iii) potensi PPh ...

Lanjutkan Membaca

Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Pengeluaran Pemerintah dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia: Pendekatan Error Correction Model (ECM)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besar pengaruh jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, dan nilai tukar rupiah terhadap tingkat inflasi di Indonesia pada periode tahun 7990-2005. Penelitian ini menggunakan model koreksi kesalahan atau error correction model (ECM). Sejumlah pengujian dilakukan terhadap data empat variabel tersebut menggunakan uji akar unit, uji derajat integrasi, uji kointegrasi, don uji model koreksi kesalahan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel jumlah uang...

Lanjutkan Membaca

Mengkaji Ulang Single Presence Policy Bank BUMN

Pada pertengahan 2006 yang lalu, Bank Indonesia pernah memberikan tiga opsi bagi para pemegang saham pengendali (PSP) yang mengendalikan lebih dari satu bank di Indonesia. Ketiga opsi itu terkait dengan kebijakan kepemilikan tunggal atau single presence policy yang akhirnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/16/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Nasional. Ketiga opsi tersebut adalah: Pertama, mengurangi kepemilikan di bank lain sehingga menjadi satu PSP pada satu...

Lanjutkan Membaca

Menimbang Tax Holiday

DALAM pekan-pekan terakhir, masalah tax holiday (pembebasan pajak) kembali hangat dibicarakan. Setidaknya terdapat beberapa alasan yang dikemukakan sehubungan dengan wacana menghidupkan kembali tax holiday ini. Pertama, tax holiday perlu dibuka kembali untuk menarik investasi asing. Argumennya bahwa pemberian tax holiday kepada investor tidak akan merugikan negara dalam jangka panjang. Dengan tax holiday diharapkan investor asing tertarik menanamkan modal ke daerah. Hal itu diharapkan mampu ...

Lanjutkan Membaca

Desain Mekanisme Pembiayaan Lampu Penerangan Jalan Umum Hemat Energi LED untuk Pemerintah Daerah

Sebagian besar Pemerintah Daerah mengunakan lampu penerangan jalan umum (PJU) dengan lampu konvensional, padahal saat ini sudah tersedia lampu hemat energi, misalnya lampu LED (light emitting diode) yang sangat efisien dimana dapat menghemat sampai dengan 70%. Sementara itu, di lain pihak, banyak Pemerintah Daerah yang menghadapi tunggakan dalam tagihan listriknya, misalnya saja PLN Cabang Pekanbaru sampai meminta bantuan pihak kejaksaan untuk menyelesaikan penagihan tunggakan tagihan listrik ...

Lanjutkan Membaca

Perhitungan Penurunan Subsidi BBM dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Konversi Minyak Tanah Ke LPG 3 Kg

Perhitungan Penurunan Subsidi BBM dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Konversi Minyak Tanah Ke LPG 3 Kg Latar belakang Minyak tanah (mitan), selain solar dan premium, merupakan salah satu BBM yang disubsidi dan konsumsinya terus meningkat sejak tahun 90-an. Sama seperti harga solar dan bensin premium, harga mitan juga berfluktuasi mengikuti harga minyak internasional, sehingga apabila harga minyak internasional meningkat (seperti halnya harga minyak internasional pada 2005 yang menembus US$ ...

Lanjutkan Membaca

Analisis Pembahasan Asumsi Makro dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia

Pembahasan anggaran di berbagai negara merupakan salah satu proses yang komplek. Kompleksitas tersebut terjadi karena banyaknya lembaga dan pelaku dari masing-masing lembaga terlibat yang tidak jarang memiliki tujuan yang berbeda dan bahkan saling bertentangan. Proses pembahasan anggaran di Indonesia, yang meliputi pemerintah Indonesia dan DPR, juga menemui kendala yang sama. Secara prinsip, anggaran merupakan hak prerogatif eksekutif. Namun, amandemen UUD 1945 mengamanatkan peningkatan peran ...

Lanjutkan Membaca

Disclaimer

Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.

The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.


Pustaka Fiskal
  • Tentang
  • Kajian Fiskal
  • Area Anggota

Tentang Kami

Pustaka Fiskal menyediakan koleksi buku-buku publikasi BKF, buku-buku umum, kajian, dokumen, kliping surat kabar, kumpulan peraturan, serta beberapa surat kabar/majalah secara elektronik (e-paper).

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

© 2025 — Badan Kebijakan Fiskal - Powered by SLiMS

Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik