Abstraksi Dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal dan meningkatkan asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara maka di dalam Nota Keuangan (NK) 2008 ditambahkan suatu materi yang menjelaskan risiko fiskal yang dihadapi oleh pemerintah termasuk di dalamnya materi tentang kewajiban kontijensi. Pengungkapan risiko fiskal diperlukan terutama dalam rangka keterbukaan (transparency) dan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), yaitu bahwa pengungkapan risiko fiskal diperlukan untuk ...

...

...

Stabilitas ekonomi makro setelah krisis ekonomi merupakan agenda pemerintah yang menempati prioritas utama. Melalui berbagai kebijakan konsolidasi baik dari sisi fiskal maupun moneter yang relatif terkoordinasi telah mampu menjaga stabilitas ekonomi makro ke arah yang lebih baik. Gejolak eksternal terkait dengan krisis keuangan yang terjadi di AS sebagai dampak dari subprime mortgage dapat diantisipasi Pemerintah sehingga tidak terlalu menimbulkan gejolak internal yang begitu parah. Meskipun ...

Kata Pengantar Pada tahun 2011 Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng di dalam negeri untuk Tahun Anggaran 2011. Kebijakan ini digulirkan dalam rangka stabilisasi harga pangan dan perbaikan kualitas pangan (hiegenitas). Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) minyak goreng Tahun Anggaran 2011 ini adalah sebesar Rp250.000....

• Tingkat Imbal Hasil SUN mengalami penguatan pada bulan Mei dibanding April dan terjadi Net Foreign Buying pada SUN sebesar Rp3,90 Trilliun selama bulan Mei. • Tingkat Imbal Hasil Internasional Bond mengalami penguatan. Yield Internasional Bond 10Y turun sebesar 0,076 poin ke posisi 4,483% dibandingkan bulan April. • CDS 10Y Indonesia pada bulan Mei di posisi 185,07 melemah dari 183,88 di bulan April. • Lelang SPN 3 bulan telah dilakukan sebanyak 4 kali dengan rata-rata ...

...

Struktur ekonomi Indonesia selama 30 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang luar biasa. Lima kebijakan pokok yang digunakan sebagai dasar percepatan pertumbuhan ekonomi, yaitu : reformasi stabilisasi, reformasi perpajakan, reformasi perdagangan, reformasi investasi asing, dan reformasi sektor keuangan. Pelaksanaan reformasi-reformasi tersebut telah menghasilkan pertumbuhan GDP yang significant selama periode 1973 – 1994...

Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999 - 2004 yang menyatakan bahwa bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk melakukan privatisasi melalui pasar modal...

Pembangunan kota Prabumulih semakin lama semakin mendesak antara lain karena (1). Jumlah penduduk yang berdatangan ke kota ini (urbanisasi) semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun, terlebih lagi setelah berlaku otonomi daerah, kota sepenuhnya menjadi kota madya yang dipimpin oleh walikota beserta perangkat pemerintahannya; (2). Kemampuan keuangan pemerintah kota masih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan kota lainnya yang baru seperti kota Lubuk Linggau dan Pagar Alam...