Liberalisasi sektor jasa perasuransian - yang dirundingkan dalam forum Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL) ASEAN - merupakan bagian dari penciptaan arus bebas sektor jasa,  elemen penting dalam pencapaian  ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Kementerian Keuangan   (Bapepam-LK dan PKRB-BKF) bertanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan liberalisasi sektor jasa perasuransian dan menegosiasikannya dalam forum WC-FSL yang saat ini tengah menjalani...

Abstract   Indonesian Government is currently coordinating the implementation preparation of the Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact grant program in Indonesia. The coordination is involving ministries and government institutions, including Ministry of Finance. For the program implementation, MCC requires fiscal policy facilitation in the form of tax exemption as facilitated for the previous MCC grant program, i.e. MCC Threshold. Such requirement will face several obstacles. ...

Energi panas bumi menjadi andalan pemerintah dengan kontribusi sebesar 42% dari target pemenuhan suplai energi listrik nasional dalam program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap II dalam kerangka MP3EI 2011-2025. Namun capaian hingga 2012 baru 4% dari target tahun 2015. Dalam penelitian eksploratif deskriptif ini dikaji prospek pengembangan, kendala dan risiko yang akan dihadapi dan sejauh mana dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan energi...

Integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community ditargetkan dicapai pada tahun 2015, dengan tujuan menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, sejahtera, memiliki daya saing yang tinggi, dan terintegrasi dengan perekonomian global. Integrasi ekonomi dicapai melalui terciptanya satu pasar tunggal dan basis produksi yang di dalamnya terdapat aliran barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Integrasi dapat terwujud bila ...

Abstraksi        Policy paper ini disusun untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi liberalisasi sektor jasa pasar modal Indonesia di forum WC-FSL ASEAN. Dalam hal ini Kementerian Keuangan (Bapepam-LK dan PKRB-BKF) adalah penanggung jawab dan perunding di forum tersebut yang saat ini tengah menjalani putaran keenam.         Berdasarkan kriteria dan indikator spesifik, keterbukaan sektor pasar modal Indonesia berada pada level menengah dan ...

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) merupakan unilateral policy dari pemerintah Amerika Serikat (United States/US) yang akan segera diterapkan dalam rangka menjaring informasi mengenai pergerakan dana penduduk US di luar negeri. FATCA mengharuskan adanya pelaporan dari Foreign Financial Institution (FFI) di luar US kepada pemerintah US dan memberlakukan non-compliance penalty berupa 30% withholding tax atas dana yang dikeluarkan dari US bagi FFI yang tidak patuh. Kebijakan FATCA ini ...

I. Latar BelakangIndonesia sebagai bagian dari ekonomi dunia, secara aktif melibatkan diri di dalam praktik perdagangan internasional dan menjadikannya sebagai salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonominya. Sebagai negara yang terus bangkit dari krisis tahun 1997 – 1998, Indonesia berbenah untuk memperkuat pendapatan nasional dari ekspor atas produknya. Devisa yang diperoleh dari ekspor akan memperkuat struktur ekonomi negara diantaranya stabilitas nilai tukar, penguatan ...

I. Latar BelakangPasal 2 UU Cukai Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengatur tentang barang-barang tertentu yang dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai dengan sifat dan karakteristik : a. Konsumsi perlu dikendalikan.b. Peredaran perlu diawasi.c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan; ataud. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Pasal 5 UU Cukai Nomor 39 Tahun 2007 tentang...

Kondisi perekonomian global yang tidak bersahabat dan kondisi perekonomian nasional yang terpengaruh akhir-akhir ini dikuatirkan menganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai respon dari kondisi perekonomian nasional tersebut,  Pemerintah pada tanggal 24 Agustus 2013 mengumumkan 4 (empat) paket kebijakan ekonomi untuk memberikan stimulus perekonomian nasional. Paket kebijakan ekonomi tersebut adalah:  pertama memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar ...

Salah satu kebijakan fiskal dalam sistem pemerintahan yang terdiri atas berbagai tingkat (multitiers level of government) yang menjadi perhatian adalah pengelolaan defisit anggaran, terutama defisit anggaran pemerintah daerah (APBD). Dasar hukum pengaturan batas defisit di Indonesia adalah UU. No.17 Tahun 2003 dan UU No.33 Tahun 2004 dan kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk dipedomani dan dipatuhi oleh pemerintah daerah dalam penyusunan APBD. Pengaturan batas defisit ...