Pemerintah menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN 2013 sebesar Rp 324,3 triliun, turun hampir 5 persen dari target APBN-P 2012, namun naik 50 persen bila dibanding realisasi tahun 2007. Penurunan hampir 5 persen tersebut terutama akibat lebih rendahnya asumsi harga minyak dari US$ 105/barel menjadi US$ 100/barel dan turunnya asumsi lifting minyak dari 930 ribu barel per hari menjadi 900 ribu barel per hari. Menurut Kementerian Keuangan, sampai saat ini PNBP masih didominasi ...

Kebutuhan akan infrastruktur yang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan. Namun, keterbatasan anggaran pemerintah menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan impian dimaksud. Dalam rangka memecahkan masalah tersebut, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) untuk menyediakan infrastruktur. Skema dimaksud dapat melibatkan sektor swasta baik dari sisi teknologi maupun dari sisi pendanaannya. ...

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat utama dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal dan sekaligus sebagai pedoman penganggaran dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Menurut Musgrave, 1959 (dalam Nurcholis Madjid, 2012) ada tiga fungsi utama dari kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa fungsi alokasi dari APBN mengandung arti bahwa anggaran...

Dewasa ini, permasalahan terkait infrastruktur menjadi isu hangat yang sering dibicarakan. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional. Selain merupakan pilar utama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur merupakan bagian penting dari konektivitas antarkoridor. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, ketersediaan infrastruktur yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan untuk mendorong dan mendukung ...

Arus Bebas Jasa (Free Flows of Services), termasuk Jasa Keuangan di dalamnya, telah dicanangkan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN sebagai salah satu pilar utama dari pembentukan satu pasar tunggal dan basis produksi di kawasan Asia Tenggara, yang disebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community atau AEC). Pemercepatan pembentukan AEC dari tahun 2020 menjadi 2015 memberikan tambahan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar tenggat waktu...

Free Trade Agreement (FTA) merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya. Pembentukan berbagai FTA merupakan akibat dari liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara sebagai anggota masyarakat internasional. Hal inilah yang mendorong terbentuknya blok-blok perdagangan bebas. FTA dapat dibentuk secara bilateral, misalnya antara Amerika Serikat dengan Singapura, Amerika Serikat dengan Chile; Japan dengan Singapura; ...

Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B)/tax treaty disinyalir mempunyai pengaruh dalam meningkatkan arus investasi dan perdagangan. Beberapa literatur mendukung pendapat ini, namun beberapa literatur juga menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara P3B dengan arus investasi dan perdagangan. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisis terhadap pengaruh P3B dalam meningkatkan arus investasi dan perdagangan antara Indonesia dengan beberapa ...

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kini Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sistem jaminan sosial yang menjamin jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Tujuan kedua Undang-Undang tersebut adalah untuk memberikan hak menyeluruh setiap orang atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan ...

 Pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) memiliki hubungan yang cukup erat baik dalam kaitannya dengan kepemilikan atas saham BUMN tersebut maupun kaitannya dengan kegiatan usaha operasional BUMN. Dalam kaitannya dengan usaha, selama ini dalam menjalankan kewajiban pelayanan umum atau public service (PSO), Pemerintah mengikutsertakan peran dari beberapa badan usaha milik negara (BUMN). Keikutsertaan ini didukung oleh UU No. 19 Tahun 2003, di mana dalam UU tersebut dinyatakan bahwa ...

Perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi Asia tahun 1998-1999 terus mengalami perbaikan dan penguatan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil, angka pengangguran dan kemiskinan yang terus menurun, kondisi moneter yang terjaga, dan kesehatan fiskal yang terus membaik. Hal-hal tersebut pada akhirnya telah memberikan persepsi yang baik bagi investor, dan membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi paling menarik di dunia. Salah ...