I. Latar BelakangPasal 2 UU Cukai Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengatur tentang barang-barang tertentu yang dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai dengan sifat dan karakteristik : a. Konsumsi perlu dikendalikan.b. Peredaran perlu diawasi.c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan; ataud. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Pasal 5 UU Cukai Nomor 39 Tahun 2007 tentang...

Kondisi perekonomian global yang tidak bersahabat dan kondisi perekonomian nasional yang terpengaruh akhir-akhir ini dikuatirkan menganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai respon dari kondisi perekonomian nasional tersebut,  Pemerintah pada tanggal 24 Agustus 2013 mengumumkan 4 (empat) paket kebijakan ekonomi untuk memberikan stimulus perekonomian nasional. Paket kebijakan ekonomi tersebut adalah:  pertama memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar ...

Salah satu kebijakan fiskal dalam sistem pemerintahan yang terdiri atas berbagai tingkat (multitiers level of government) yang menjadi perhatian adalah pengelolaan defisit anggaran, terutama defisit anggaran pemerintah daerah (APBD). Dasar hukum pengaturan batas defisit di Indonesia adalah UU. No.17 Tahun 2003 dan UU No.33 Tahun 2004 dan kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk dipedomani dan dipatuhi oleh pemerintah daerah dalam penyusunan APBD. Pengaturan batas defisit ...

Disusun Oleh :Agunan P. Samosir Syarat-syarat pemekaran nampaknya mudah diimplementasikan, seperti: kajian potensi daerah, kemampuan fiskal, batas jumlah dan kualitas penduduk, dan batas geografis. Penentapan DOB tanpa diawali dengan masa transisi yang baik sehingga daerah yang dimekarkan dapat langsung memilih pemimpin daerah yang baru. Seiring dengan berjalannya waktu, DOB menjadi sulit untuk dibatalkan karena besarnya resistensi kepentingan para elite politik dan ...

Dalam teori kebijakan publik, efisiensi penggunaan anggaran bagi pemerintah adalah hal yang penting. Salah satu langkah untuk dapat mencapai efisiensi anggaran Pemerintah menurut ekonom adalah melalui earmarking, yaitu kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran yang sumber penerimaan maupun program pengeluarannya akan secara spesifik ditentukan peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, praktik earmarking telah berkembang pesat di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang. Di Kolombia, ...

Disusun Oleh :Rita Helbra Tenrini Pemerintah mengakui pemekaran daerah tidak terkendali, fenomena pemekaran daerah belakangan ini sangat massive dilakukan. Sepanjang 54 tahun (1945- 1999) hanya terdapat 319 daerah, akan tetapi dalam sepuluh tahun desentralisasi (1999-2009) sudah terdapat tambahan 205 daerah otonom baru (DOB). UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pemicu terjadinya fenomena pemekaran daerah tersebut. Sejak tahun 1999 – 2009 (...

Reformasi struktural dipandang sangat vital untuk mengatasi munculnya ketidakseimbangan global dalam neraca berjalan. Kondisi perekonomian global dalam satu setengah dekade terakhir ini dianggap mencerminkan abnormalitas dimana ada sekelompok negara yang terus menerus mengalami defisit neraca berjalan dan kelompok lain mengalami surplus dalam jumlah yang makin meningkat. Dua kali krisis ekonomi terakhir didahului oleh meningkatnya besar surplus dan defisit kedua kelompok negara tersebut. Kondisi...

Reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional telah menjadi perhatian pemimpin G20 sejak KTT G20 digelar pertama kali di Washington (Nopember 2008).[1] Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional meliputi modernisasi tata kelola dan representasi, penguatan kembali pengawasan (surveillance), rekapitalisasi sumber-sumber dan penguatan jaringan pengaman finansial. Lembaga-lembaga keuangan internasional perlu diperkuat dari sisi tata kelola dan ...

Kebijakan konsolidasi fiskal dipandang sangat mendesak untuk mengatasi krisis keuangan global. Para pemimpin pemerintahan negara anggota G20 telah memberi perhatian besar bagi terciptanya konsolidasi fiskal di negara-negara anggota G20 sejak KTT pertama di Washington (Nopember 2008). Perhatian yang lebih besar dikemukakan kembali dalam KTT G20 di London (April 2009), Pittsburgh (September 2009) dan secara eksplisit terutama di Toronto (Juni 2010). Komitmen ini meliputi upaya pengurangan defisit ...

Isu ODA telah menjadi perhatian pemimpin-pemimpin G20 sejak KTT G20 di London, dimana komitmen untuk memenuhi target Millenium Development Goals dimasukkan dalam deklarasi pemimpin G20. Penyediaan ODA secara khusus tercatat dalam agenda G20 sejak KTT G20 di Seoul ketika pemimpin-pemimpin G20 bersepakat memasukan agenda Pembangunan dalam proses G20 melalui apa yang dikenal dengan The Seoul Development Consensus for Shared Growth. Konsensus Pembangunan Seoul untuk Pertumbuhan bersama menetapkan ...