Pustaka Fiskal
  • Beranda
  • Koleksi
    • E-Books
    • Buku
    • Kliping Surat Kabar
    • Artikel Pegawai BKF
    • Buku Terbitan BKF
  • Kajian Fiskal
  • Tentang
  • Berita
  • Buku Tamu
  • Area Anggota

Knowledge and Inspiration | Pustaka Fiskal


Hal. Awal Sebelumnya 56 57 58 59 60 Berikutnya Hal. Akhir

STUDI DAMPAK KRISIS EKONOMI TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SUB SEKTOR INDUSTRI PRODUK KEHUTANAN

Akibat dari krisis ekonomi timbul sejumlah pengaruh pada kinerja usaha UKM subsektor industri hasil kehutanan pada bulan Juni 1998, antara lain : (i) terjadi peningkatan biaya produksi sekitar 86 persen di sentra produksi Sukoharjo dan 91 persen di sentra produksi Sidoarjo, yang disebabkan oleh peningkatan upah TK (akibat laju inflasi) dan biaya bahan baku (meningkatnya nilai tukar); (ii) terjadi peningkatan laba kotor di sentra produksi Sidoarjo sekitar 244 persen dan sentra produksi Sukoharjo...

Lanjutkan Membaca

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL PROGRAM PENANGGULANGAN DAMPAK KEKERINGAN DAN MASALAH KETENAGAKERJAAN (P D K M K)

Pengaruh El Nino yang diikuti dengan krisis ekonomi mengakibatkan munculnya persoalan sosial bagi masyarakat di perdesaan dan perkotaan. Disamping mengakibatkan produksi tanaman pangan terganggu, dimasyarakat juga terjadi peningkatan penggangguran baik akibat kekeringan maupun karena krisis ekonomi yang mengakibatkan PHK. Pada akhirnya, muara dari kekeringan dan PHK yang berlangsung tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan (daya beli masyarakat). Untuk mengatasi dampak sosial dari terjadinya ...

Lanjutkan Membaca

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA DAN DBO DALAM ALOKASI DAN SELEKSI PENERIMA

Hasil yang didapat pada monitoring dan evaluasi tahap pertama menunjukkan bahwa kinerja atau peran dari masing-masing anggota komite sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program beasiswa dan DBO. Dampak yang timbul apabila peran atau kinerja dari anggota komite tidak memuaskan adalah : (i) tidak maksimalnya dana yang tersalurkan dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan, (ii) adanya salah sasaran penerima program yang dikarenakan data yang digunakan ...

Lanjutkan Membaca

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL ( D B O )

Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun yang sedang dikembangkan merupakan salah satu program pemerintah untuk tetap mempertahankan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan bangsa dan negara. Untuk menunjang pelaksanaan program ini maka kualitas belajar mengajar di sekolah sangat berpengaruh terutama mengenai kebutuhan biaya operasional yang diperlukan sekolah. Pemerintah melalui APBN telah menyediakan biaya operasional sekolah yang dikenal dengan Biaya ...

Lanjutkan Membaca

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL PROGRAM BEASISWA

Dampak krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia lebih dari 1 tahun telah mengganggu berbagai program pemerintah antara lain program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajar Dikdas). Secara riil, dampak krisis adalah meningkatnya harga kebutuhan sarana pendidikan dan meningkatnya pengangguran karena PHK. Siswa yang orang tuanya terkena PHK akan terancam drop out karena ketidakmampuan orangtua dalam membiayai sekolah. Untuk menopang kelangsungan program Wajar Dikdas tersebut, ...

Lanjutkan Membaca

Sinopsis Pengembangan Model Pembangunan Infrastruktur Daerah Sebagai Acuan Pemantauan Dampak Implementasi Otonomi Daerah

Dalam proses otonomi daerah, kendala-kendala yang umumnya terdapat di negara-negara berkembang, adalah: (1) rendahnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan-pelayanan yang dapat dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah; (2) rendahnya kemampuan pemerintah-pemerintah daerah dalam mengelola administrasi perpajakan; (3) rendahnya kewenangan pemerintah-pemerintah daerah atas basis-basis pajak yang penting; dan (4) ketidakmampuan pemerintah untuk menyerap aspirasi atau memahami dinamika pertumbuhan ...

Lanjutkan Membaca

Studi Dampak Penghapusan Subsidi Listrik Terhadap Kinerja Sektor Riil Studi Kasus : Industri Tekstil/Garment

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pasokan listrik dimasa yang akan datang akan mengalami krisis. Pemerintah perlu memikirkan jalan terbaik untuk membantu pendanaan dalam investasi baru dan jalur-jalur transmisi untuk memenuhi kebutuhan listrik. Dengan mengundang investor swasta merupakan salah satu cara yang baik untuk investasi, akan tetapi iklim usaha yang kondusif, jaminan keamanan berusaha dan regulasi yang konsisten merupakan faktor kunci keberhasilan mengundang investor...

Lanjutkan Membaca

Kajian Beban dan Kebijakan Subsidi Listrik Tahun 2004 - 2005

Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban keuangan negara, subsidi listrik dikurangi secara bertahap, namun dengan tetap melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu sesuai dengan perkembangan terakhir dalam berbagai pembahasan masalah kebijakan subsidi antara pemerintah dengan DPR-RI, di mana subsidi tetap akan diberikan khususnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan diarahkan ke bentuk subsidi langsung kepada masyarakat...

Lanjutkan Membaca

Analisis Kebijakan Insentif Fiskal dan Non Fiskal Terhadap Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di Kawasan Timur Indonesia

Kunci keberhasilan pembangunan di KTI tidak hanya tergantung dengan insentif fiskal, akan tetapi juga tergantung dari peranan pemerintah daerah setempat dalam memberikan insentif non fiskal, yaitu: penyediaan SDM yang berkualitas, lokasi usaha/industri yang strategis, infrastruktur yang memadai, jaminan keamanan berusaha dan memiliki pusat promosi sesuai dengan standar yang dibutuhkan investor dan dunia luar...

Lanjutkan Membaca

Analisis Kaji Ulang Insentif Fiskal di Kawasan Timur Indonesia Studi Kasus : Kapet Pare-Pare dan Kapet Batu Licin

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka hal-hal yang perlu disampaikan antara lain: (i) Insentif fiskal yang diberikan pemerintah dalam rangka mengundang investor asing bukan hal yang pokok bagi investor. Insentif yang diperlukan investor adalah insentif non fiskal antara lain: jaminan keamanan berusaha di KTI, peraturan daerah (Perda) yang dapat menciptakan high cost bagi investor, dan tekanan-tekanan sosial politik dari daerah setempat. Contoh peraturan daerah yang menggangu...

Lanjutkan Membaca

Disclaimer

Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.

The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.


Pustaka Fiskal
  • Tentang
  • Kajian Fiskal
  • Area Anggota

Tentang Kami

Pustaka Fiskal menyediakan koleksi buku-buku publikasi BKF, buku-buku umum, kajian, dokumen, kliping surat kabar, kumpulan peraturan, serta beberapa surat kabar/majalah secara elektronik (e-paper).

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

© 2025 — Badan Kebijakan Fiskal - Powered by SLiMS

Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik