Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun yang sedang dikembangkan merupakan salah satu program pemerintah untuk tetap mempertahankan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan bangsa dan negara. Untuk menunjang pelaksanaan program ini maka kualitas belajar mengajar di sekolah sangat berpengaruh terutama mengenai kebutuhan biaya operasional yang diperlukan sekolah. Pemerintah melalui APBN telah menyediakan biaya operasional sekolah yang dikenal dengan Biaya ...

Dampak krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia lebih dari 1 tahun telah mengganggu berbagai program pemerintah antara lain program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajar Dikdas). Secara riil, dampak krisis adalah meningkatnya harga kebutuhan sarana pendidikan dan meningkatnya pengangguran karena PHK. Siswa yang orang tuanya terkena PHK akan terancam drop out karena ketidakmampuan orangtua dalam membiayai sekolah. Untuk menopang kelangsungan program Wajar Dikdas tersebut, ...

Dalam proses otonomi daerah, kendala-kendala yang umumnya terdapat di negara-negara berkembang, adalah: (1) rendahnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan-pelayanan yang dapat dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah; (2) rendahnya kemampuan pemerintah-pemerintah daerah dalam mengelola administrasi perpajakan; (3) rendahnya kewenangan pemerintah-pemerintah daerah atas basis-basis pajak yang penting; dan (4) ketidakmampuan pemerintah untuk menyerap aspirasi atau memahami dinamika pertumbuhan ...

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pasokan listrik dimasa yang akan datang akan mengalami krisis. Pemerintah perlu memikirkan jalan terbaik untuk membantu pendanaan dalam investasi baru dan jalur-jalur transmisi untuk memenuhi kebutuhan listrik. Dengan mengundang investor swasta merupakan salah satu cara yang baik untuk investasi, akan tetapi iklim usaha yang kondusif, jaminan keamanan berusaha dan regulasi yang konsisten merupakan faktor kunci keberhasilan mengundang investor...

Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban keuangan negara, subsidi listrik dikurangi secara bertahap, namun dengan tetap melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu sesuai dengan perkembangan terakhir dalam berbagai pembahasan masalah kebijakan subsidi antara pemerintah dengan DPR-RI, di mana subsidi tetap akan diberikan khususnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan diarahkan ke bentuk subsidi langsung kepada masyarakat...

Kunci keberhasilan pembangunan di KTI tidak hanya tergantung dengan insentif fiskal, akan tetapi juga tergantung dari peranan pemerintah daerah setempat dalam memberikan insentif non fiskal, yaitu: penyediaan SDM yang berkualitas, lokasi usaha/industri yang strategis, infrastruktur yang memadai, jaminan keamanan berusaha dan memiliki pusat promosi sesuai dengan standar yang dibutuhkan investor dan dunia luar...

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka hal-hal yang perlu disampaikan antara lain: (i) Insentif fiskal yang diberikan pemerintah dalam rangka mengundang investor asing bukan hal yang pokok bagi investor. Insentif yang diperlukan investor adalah insentif non fiskal antara lain: jaminan keamanan berusaha di KTI, peraturan daerah (Perda) yang dapat menciptakan high cost bagi investor, dan tekanan-tekanan sosial politik dari daerah setempat. Contoh peraturan daerah yang menggangu...

Dalam kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menentu mengakibatkan perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan dan kehancuran. UKM PE dan UKM IE, justru dapat bertahan dan menghasilkan devisa. Disamping itu, sektor UKM melalui perannya mampu menjadi penggerak perekonomian daerah/lokal dalam penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru. Untuk itu, ada beberapa langkah yang kiranya yang perlu ditempuh pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan sektor riil pada UKM yang bergerak...

Studi teoritis ini menemukan bahwa perubahan kebijakan pemerintah dari larangan ekspor suatu komoditi menjadi diperbolehkan mengekspor tidak menjamin terciptanya dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Dampak perubahan kebijaksanaan pemerintah sangat tergantung pada kebijakan baru yang menggantikan kebijakan lama atau yang sedang berlaku. Perubahan kebijakan dari larangan ekspor menjadi diperbolehkan mengekspor dengan pajak ekspor maksimal (prohibitive export tax rate) dan pemberian ...

Pelaksanaan desentralisasi selama Orde Baru diatur dengan UU No. 5/1974. Dalam pelaksanaan undang-undang ini tidak pernah diatur atau tidak pernah dikeluarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan adanya keinginan dari pusat untuk memegang sebagian besar urusan pemerintahan berikut sumber-sumber dananya. Akibatnya terjadilah ketimpangan vertikal antara pusat-daerah yang tinggi. Disamping itu juga terjadi ketimpangan horizontal yang cukup mencolok sebagai ...