Pustaka Fiskal
  • Beranda
  • Koleksi
  • Kajian Fiskal
  • Tentang
  • Berita
  • Buku Tamu
  • Area Anggota

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Knowledge and Inspiration | Pustaka Fiskal


Hal. Awal Sebelumnya 56 57 58 59 60 Berikutnya Hal. Akhir

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT UKM PRODUSEN EKSPORTIR DAN UKM INDIRECT EKSPORTIR DI SUBSEKTOR INDUSTRI KERAMIK DALAM MELAKUKAN EKSPOR

Dalam kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menentu mengakibatkan perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan dan kehancuran. UKM PE dan UKM IE, justru dapat bertahan dan menghasilkan devisa. Disamping itu, sektor UKM melalui perannya mampu menjadi penggerak perekonomian daerah/lokal dalam penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru. Untuk itu, ada beberapa langkah yang kiranya yang perlu ditempuh pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan sektor riil pada UKM yang bergerak...

Lanjutkan Membaca

Dampak Penghapusan Larangan Ekspor CPO : Suatu Analisa Teoritis

Studi teoritis ini menemukan bahwa perubahan kebijakan pemerintah dari larangan ekspor suatu komoditi menjadi diperbolehkan mengekspor tidak menjamin terciptanya dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Dampak perubahan kebijaksanaan pemerintah sangat tergantung pada kebijakan baru yang menggantikan kebijakan lama atau yang sedang berlaku. Perubahan kebijakan dari larangan ekspor menjadi diperbolehkan mengekspor dengan pajak ekspor maksimal (prohibitive export tax rate) dan pemberian ...

Lanjutkan Membaca

Desentralisasi dan Hubungan Keuangan Pusat-Daerah

Pelaksanaan desentralisasi selama Orde Baru diatur dengan UU No. 5/1974. Dalam pelaksanaan undang-undang ini tidak pernah diatur atau tidak pernah dikeluarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan adanya keinginan dari pusat untuk memegang sebagian besar urusan pemerintahan berikut sumber-sumber dananya. Akibatnya terjadilah ketimpangan vertikal antara pusat-daerah yang tinggi. Disamping itu juga terjadi ketimpangan horizontal yang cukup mencolok sebagai ...

Lanjutkan Membaca

Sinopsis Policy Paper Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Fisik Daerah

Pertegas kewenangan dan tanggung jawab daerah. Prioritas utama yang harus diselesaikan adalah mempertegas kewenangan Daerah (expenditure assignments). Pembiayaan mengikut dibelakangnya (money follow functions). Beberapa model disajikan. Berikan kewenangan pemajakan yang mencukupi Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan mobilisasi dana domestik secara efisien. Beberapa jenis pajak yang direkomendasikan untuk diserahkan ke Daerah, disajikan. Terbitkan sanksi atas penggalian sumber-...

Lanjutkan Membaca

Sinopsis Policy Paper Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Fisik Daerah - 2000

Rekomendasi Kebijakan, Pertegas kewenangan dan tanggung jawab daerah Prioritas utama yang harus diselesaikan adalah mempertegas kewenangan Daerah (expenditure assignments). Pembiayaan mengikut dibelakangnya (money follow functions). Beberapa model disajikan. Berikan kewenangan pemajakan yang mencukupi Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan mobilisasi dana domestik secara efisien. Beberapa jenis pajak yang direkomendasikan untuk diserahkan ke Daerah, disajikan. Terbitkan sanksi atas...

Lanjutkan Membaca

Naiknya Harga Minyak dan Langkah Antisipatif APBN

Di bulan Maret ini, harga minyak dunia sudah berada di atas USD 100 per barel. Padahal, beberapa bulan sebelumnya, harga minyak berada pada kisaran USD 90 – 95 per barel, walaupun di awal tahun ini juga pernah mencapai angka USD 100...

Lanjutkan Membaca

Masih Sepi Investasi China ke Indonesia Pasca AFTA

Sudah hampir 4 tahun sejak tanggal 4 Nopember 2004 di Phnom Pen Camboja ditandatanganinya Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation atau kerja sama ekonomi negara-negara ASEAN dengan China dalam bentuk ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Kerja sama ini tentu mempunyai tujuan yang sangat ideal mengingat China sebagai negara yang mempunyai pertumbuhan tertinggi di dunia sekarang ini. Dengan penduduk 1,2 milyar ditambah dengan penduduk ASEAN sekitar 500 juta maka sekitar 1,7 ...

Lanjutkan Membaca

Analisis Penerbitan Obligasi Tanpa Jatuh Tempo oleh Pemerintah Republik Indonesia

Pendanaan untuk kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan di manca negara, banyak dilakukan dengan mengeluarkan surat utang pemerintah. Artinya pemerintah meminjam uang dari rakyatnya sendiri dengan menjual berbagai macam surat utang ( Government bond, Treasury bill., dan sebagainya) Didalam mengatasi krisis perbankan yang terjadi selama lima tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia juga telah mencoba menggunakan surat utang yaitu obligasi rekapitalisasi sebagai salah satu solusi. Tetapi ...

Lanjutkan Membaca

Evaluasi Daya Serap Pinjaman Luar Negeri pada Proyek-Proyek yang Dibiayai IBRD di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui daya serap pinjaman pada sejumlah proyek yang dibiayai IBRD, (ii) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya daya serap pinjaman, dan (iii) menghitung implikasi rendahnya daya serap terhadap beban pinjaman yang harus ditanggung Pemerintah Indonesia. Analisis dilakukan melalui penghitungan nilai progress variance, analisis model regresi logit untuk melihat faktor yang mempengaruhi dura serap, don penghitungan commitment fee. Penelitian...

Lanjutkan Membaca

WACANA MENGENAI ASURANSI SYARIAH

Masih segar dalam ingatan kita tentang peristiwa yang menimpa dunia asuransi Indonesia dimana banyak perusahaan asuransi yang digugat pailit oleh nasabah. Prudential Life merupakan contoh paling baru dimana industri yang berlandaskan kepercayaan ini masih bersifat rentan goncangan, setelah sebelumnya peristiwa yang hampir sama menimpa Manulife Indonesia...

Lanjutkan Membaca

Disclaimer

Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.

The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.


Pustaka Fiskal
  • Tentang
  • Kajian Fiskal
  • Area Anggota

Tentang Kami

Pustaka Fiskal menyediakan koleksi buku-buku publikasi BKF, buku-buku umum, kajian, dokumen, kliping surat kabar, kumpulan peraturan, serta beberapa surat kabar/majalah secara elektronik (e-paper).

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

© 2025 — Badan Kebijakan Fiskal - Powered by SLiMS

Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik