Pertegas kewenangan dan tanggung jawab daerah. Prioritas utama yang harus diselesaikan adalah mempertegas kewenangan Daerah (expenditure assignments). Pembiayaan mengikut dibelakangnya (money follow functions). Beberapa model disajikan. Berikan kewenangan pemajakan yang mencukupi Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan mobilisasi dana domestik secara efisien. Beberapa jenis pajak yang direkomendasikan untuk diserahkan ke Daerah, disajikan. Terbitkan sanksi atas penggalian sumber-...
Rekomendasi Kebijakan, Pertegas kewenangan dan tanggung jawab daerah Prioritas utama yang harus diselesaikan adalah mempertegas kewenangan Daerah (expenditure assignments). Pembiayaan mengikut dibelakangnya (money follow functions). Beberapa model disajikan. Berikan kewenangan pemajakan yang mencukupi Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan mobilisasi dana domestik secara efisien. Beberapa jenis pajak yang direkomendasikan untuk diserahkan ke Daerah, disajikan. Terbitkan sanksi atas...
Di bulan Maret ini, harga minyak dunia sudah berada di atas USD 100 per barel. Padahal, beberapa bulan sebelumnya, harga minyak berada pada kisaran USD 90 – 95 per barel, walaupun di awal tahun ini juga pernah mencapai angka USD 100...
Sudah hampir 4 tahun sejak tanggal 4 Nopember 2004 di Phnom Pen Camboja ditandatanganinya Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation atau kerja sama ekonomi negara-negara ASEAN dengan China dalam bentuk ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Kerja sama ini tentu mempunyai tujuan yang sangat ideal mengingat China sebagai negara yang mempunyai pertumbuhan tertinggi di dunia sekarang ini. Dengan penduduk 1,2 milyar ditambah dengan penduduk ASEAN sekitar 500 juta maka sekitar 1,7 ...
Pendanaan untuk kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan di manca negara, banyak dilakukan dengan mengeluarkan surat utang pemerintah. Artinya pemerintah meminjam uang dari rakyatnya sendiri dengan menjual berbagai macam surat utang ( Government bond, Treasury bill., dan sebagainya) Didalam mengatasi krisis perbankan yang terjadi selama lima tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia juga telah mencoba menggunakan surat utang yaitu obligasi rekapitalisasi sebagai salah satu solusi. Tetapi ...
Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui daya serap pinjaman pada sejumlah proyek yang dibiayai IBRD, (ii) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya daya serap pinjaman, dan (iii) menghitung implikasi rendahnya daya serap terhadap beban pinjaman yang harus ditanggung Pemerintah Indonesia. Analisis dilakukan melalui penghitungan nilai progress variance, analisis model regresi logit untuk melihat faktor yang mempengaruhi dura serap, don penghitungan commitment fee. Penelitian...
Masih segar dalam ingatan kita tentang peristiwa yang menimpa dunia asuransi Indonesia dimana banyak perusahaan asuransi yang digugat pailit oleh nasabah. Prudential Life merupakan contoh paling baru dimana industri yang berlandaskan kepercayaan ini masih bersifat rentan goncangan, setelah sebelumnya peristiwa yang hampir sama menimpa Manulife Indonesia...
Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, pola hubungan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya kita menganut sistem pemerintaha yang bersifat sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan ketidak-adilan di seluruh daerah, sejak tahun 1999 dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah...
Akhirnya, pada tanggal 21 Maret 2006 lalu, pemerintah urung menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk tahun 2006 ini setelah BPK mengaudit kelayakan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik. Berdasarkan hasil audit BPK, besarnya BPP listrik yang direkomendasi adalah sebesar Rp 93,2 trilyun (dari yang diusulkan Rp98,1 trilyun) sehingga ada koreksi sebesar Rp 4,9 trilyun...
Dalam ilmu Keuangan Negara dikenal tiga jenis subsidi yaitu subsidi dalam bentuk uang, in natura dan subsidi harga. Dalam kaitannya dengan produsen dan konsumen, pemerintah menghendaki agar kebijakannya tidak merugikan produsen sekaligus juga ingin melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Sayangnya, kebijakan subsidi ini kadang kala justru mendorong peningkatan jumlah konsumsi terhadap barang yang disubsidi daripada yang seharusnya dibutuhkan sehingga terkesan konsumtif...
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.