Hingga saat ini pemerintah telah menerbitkan obligasi / surat utang negara sebanyak (Rp 661,- triliun). Sebagian besar dari jumlah tersebut ( 65 persen) merupakan obligasi yang diterbitkan dalam rangka program rekapitalisasi perbankan. Sebagian lagi merupakan surat utang pada Bank Indonesia dan surat utang yang belum lama ini diterbitkan untuk di jual di pasar internasional. Saat ini obligasi tersebut telah secara aktif diperdagangkan di pasar sekunder...

Perhitungan besaran gaji pokok sekarang ini mengacu pada masa kerja dan golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS dengan masa kerja dan golongan yang sama akan memiliki gaji pokok yang sama walaupun bobot pekerjaannya berbeda, kondisi ini tidak mendorong PNS untuk lebih berprestasi sesuai dengan kompetensinya...

Sebagaimana dimaklumi bahwa selama 30 tahun terakhir sistem sentralistik yang dianut Indonesia telah menghasilkan ketimpangan yang sangat besar diberbagai sektor ekonomi. Sejalan dengan meningkatnya kewenangan yang diberikan kepada daerah, melalui desentralisasi fiskal, diharapkan alokasi anggaran daerah akan semakin efisien. Melalui peningkatan efisiensi alokasi anggaran diharapkan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah...

Secara konseptual, tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi beban pemerintah pusat dalam bidang urusan pelayanan kepada masyarakat daerah, penggunaan sumberdaya yang lebih efisien, pemantapan perencanaan pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan persatuan dan kesatuan. Dalam konteks pelayanan publik di atas, belanja pembangunan menjadi sorotan utama karena sifatnya yang langsung menyentuh pada peningkatan kualitas pelayanan. Sebelum diberlakukannya ...

Dalam rangka menutupi defisit anggarannya Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerbitkan obligasi pemerintah yang sampai saat ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para investor terbukti dari terjadinya over-subscribe setiap kali obligasi pemerintah dijual dipasar perdana. Sambutan yang cukup baik dari para investor ini merupakan perwujudan dari kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam membayar dan melunasi kewajiban-kewajibannya namun demikian daya serap ...

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur dan memberikan arah bagi restrukturisasi sektor ketenagalistrikan membawa perubahan yang besar dalam bisnis energi khususnya listrik ke depan, melalui restrukturisasi industri, implementasi mekanisme pasar, reformasi tarif listrik, rasionalisasi partisipasi swasta, dan redefinisi peran pemerintah...

UU No. 22 Tahun 1999 memberikan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Kondisi ini mendorong upaya partisipasi masyarakat yang akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintah lainnya dan akhirnya menyebabkan terjadinya orientasi pemerintah pada tuntutan dan pelayanan publik...

Pada saat ini disadari bahwa sektor pendidikan merupakan sektor yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. Hal tersebut teridentifikasi dar berbagai studi menunjukkan adanya hubungan positif antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia [lihat: (Ranis, 2004), (Ramirez, Ranis & Stewart, 1998), SMERU, 2004). Sebagai wujud kepedulian terhadap sektor ini, maka pemerintah meluncurkan Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional...

Bedasarkan pengalaman pemerintah Jepang dalam menerbitkan Retail Government Bond (RGB), maka beberapa pelajaran yang dapat dipetik antara lain adalah sebagai berikut: Pertama, berdasarkan pola investasi masyarakat di Jepang RGB didesain dengan jangka waktu 10 tahun, namun pola investasi masyarakat di Indonesia sangat berbeda dengan Jepang, sehingga lebih baik untuk perkenalan awal obligasi retail didesain dengan jangka waktu 2-4 tahun...

Analisis sustainabilitas fiskal tidak hanya terbatas dalam melihat kebutuhan anggaran dan pembiayaannya, tetapi juga melihat resiko yang disebabkan oleh contingent liabilities yang merupakan kewajiban pemerintah yang muncul apabila suatu hal terjadi. Dalam hal ini, beban fskal akan meningkat bila terjadi kegagalan usaha milik negara atau usaha yang mempengaruhi kondisi masyarakat secara nasional (seperti kondisi krisis perbankan, kondisi hutang BUMN, dll...