Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan merupakan satu-satunya unit penelitian di Departemen Keuangan yang mempunyai tugas melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi tentang kebijakan fiskal, keuangan dan ekonomi diharapkan dapat memberikan support pada unit-unit pelaksana kebijakan fiskal...

Pemerintah yang kredibel, profesional dan berwibawa dari waktu ke waktu semakin diperlukan keberadaannya. Semakin berkembangnya demokrasi di masyarakat, pesatnya kemajuan teknologi informasi dan semakin dinamisnya aktivitas perekonomian akan menuntut peran pemerintah yang lebih baik. Dalam rangka mendorong tercapainya good governance, maka pemerintah harus terus menerus memperbaiki sistem pemerintahannya dan selalu membuat kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu bentuk ...

Dalam beberapa tahun belakangan ini hutang pemerintah, baik domestik maupun luar negeri, mengalami peningkatan yang tajam sejalan dengan krisis yang melanda perekonomian Indonesia. Sebagian besar dari peningkatan hutang tersebut tidak dikarenakan oleh meningkatnya pengeluaran baru, melainkan konsekuensi dari kombinasi kekeliruan kebijakan masa lampau dan upaya untuk menanggulangi berbagai dampak dari krisis ekonomi, khususnya yang berkenaan dengan penyelamatan dan pemulihan sistem fiskal ...

Hingga saat ini pemerintah telah menerbitkan obligasi / surat utang negara sebanyak (Rp 661,- triliun). Sebagian besar dari jumlah tersebut ( 65 persen) merupakan obligasi yang diterbitkan dalam rangka program rekapitalisasi perbankan. Sebagian lagi merupakan surat utang pada Bank Indonesia dan surat utang yang belum lama ini diterbitkan untuk di jual di pasar internasional. Saat ini obligasi tersebut telah secara aktif diperdagangkan di pasar sekunder...

Perhitungan besaran gaji pokok sekarang ini mengacu pada masa kerja dan golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS dengan masa kerja dan golongan yang sama akan memiliki gaji pokok yang sama walaupun bobot pekerjaannya berbeda, kondisi ini tidak mendorong PNS untuk lebih berprestasi sesuai dengan kompetensinya...

Sebagaimana dimaklumi bahwa selama 30 tahun terakhir sistem sentralistik yang dianut Indonesia telah menghasilkan ketimpangan yang sangat besar diberbagai sektor ekonomi. Sejalan dengan meningkatnya kewenangan yang diberikan kepada daerah, melalui desentralisasi fiskal, diharapkan alokasi anggaran daerah akan semakin efisien. Melalui peningkatan efisiensi alokasi anggaran diharapkan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah...

Secara konseptual, tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi beban pemerintah pusat dalam bidang urusan pelayanan kepada masyarakat daerah, penggunaan sumberdaya yang lebih efisien, pemantapan perencanaan pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan persatuan dan kesatuan. Dalam konteks pelayanan publik di atas, belanja pembangunan menjadi sorotan utama karena sifatnya yang langsung menyentuh pada peningkatan kualitas pelayanan. Sebelum diberlakukannya ...

Dalam rangka menutupi defisit anggarannya Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerbitkan obligasi pemerintah yang sampai saat ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para investor terbukti dari terjadinya over-subscribe setiap kali obligasi pemerintah dijual dipasar perdana. Sambutan yang cukup baik dari para investor ini merupakan perwujudan dari kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam membayar dan melunasi kewajiban-kewajibannya namun demikian daya serap ...

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur dan memberikan arah bagi restrukturisasi sektor ketenagalistrikan membawa perubahan yang besar dalam bisnis energi khususnya listrik ke depan, melalui restrukturisasi industri, implementasi mekanisme pasar, reformasi tarif listrik, rasionalisasi partisipasi swasta, dan redefinisi peran pemerintah...

UU No. 22 Tahun 1999 memberikan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Kondisi ini mendorong upaya partisipasi masyarakat yang akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintah lainnya dan akhirnya menyebabkan terjadinya orientasi pemerintah pada tuntutan dan pelayanan publik...