Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, pola hubungan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya kita menganut sistem pemerintaha yang bersifat sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan ketidak-adilan di seluruh daerah, sejak tahun 1999 dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah...
Akhirnya, pada tanggal 21 Maret 2006 lalu, pemerintah urung menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk tahun 2006 ini setelah BPK mengaudit kelayakan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik. Berdasarkan hasil audit BPK, besarnya BPP listrik yang direkomendasi adalah sebesar Rp 93,2 trilyun (dari yang diusulkan Rp98,1 trilyun) sehingga ada koreksi sebesar Rp 4,9 trilyun...
Dalam ilmu Keuangan Negara dikenal tiga jenis subsidi yaitu subsidi dalam bentuk uang, in natura dan subsidi harga. Dalam kaitannya dengan produsen dan konsumen, pemerintah menghendaki agar kebijakannya tidak merugikan produsen sekaligus juga ingin melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Sayangnya, kebijakan subsidi ini kadang kala justru mendorong peningkatan jumlah konsumsi terhadap barang yang disubsidi daripada yang seharusnya dibutuhkan sehingga terkesan konsumtif...
Sebagaimana diketahui, komposisi APBN 2007 adalah sebagai berikut : (a) Penerimaan Negara dan Hibah sebesar Rp 723 trilyun, (b) Belanja Negara sebesar Rp 763,6 trilyun, sehingga terdapat defisit yang pada gilirannya memerlukan pembiayaan bersih sebesar Rp 40,6 trilyun...
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005, harga premium naik menjadi Rp 4.500,- per liter yang sebelumnya hanya Rp 2.400,- (naik 87,5 persen), harga solar menjadi Rp 4.300,- per liter yang semula Rp 2.100,- (naik 104,76 persen) dan harga minyak tanah menjadi Rp 2.000,- per liter yang semula Rp 700,- (naik 185,7 persen). Kenaikan harga yang berlaku sejak 1 Oktober 2005 lalu itu pada akhirnya memunculkan pendapat yang beragam...
Untuk kali kedua, pemerintah menyelenggarakan Indonesia Infrastructure Summit di Jakarta, 1 – 3 November 2006 beberapa waktu lalu. Maksudnya jelas, yaitu untuk mensosialisasikan konsep Public Private Partnerships (PPP) dan mengundang minat investor swasta untuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur (seperti jalan tol, energi listrik, pelabuhan udara dan sebagainya) di Indonesia...
Sebagai tanggapan terhadap tuntutan globalisasi dan dalam upaya menciptakan perekonomian yang efisien, pada tahun 1999 Indonesia memberlakukan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha TIdak Sehat. Lembaga independen yang berwenang menegakkan hukum persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kajian ini bertujuan melakukan analisis terhadap fungsi d1n kedudukan KPPU dalam upaya penegakan UU tersebut. Hasil analisis menyimpulkan bahwa...
Penelitian ini bertujuan melakukan analisis empiris mengenai konvergensi produktivitas tenaga kerja sektoral antarprovinsi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan konvergensi sigma don beta untuk melihat kecepatan konvergensi produktivitas tenaga kerja sektoral don half-life of convergence. Hasil analisis statis dengan menggunakan konvergensi sigma menunjukkan bahwa konvergensi terjadi secara kuat pada sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan agregat. Sektor ...
Kebijakan subsidi seringkali menjadi polemik di masyarakat, terkait dengan bagaimana perhitungan subsidi dilaksanakan?, berapa besaran yang perlu ditetapkan?, siapa yang akan menjadi target subsidi tersebut? dan apakah subsidi akan benar-benar dinikmati oieh masyarakat yang menjadi target sasaran? Hal ini akan semakin menjadi rumit ketika subsidi diterapkan pada komoditi yang vital bagi masyarakat, seperti minyak tanah. Perbedaan harga yang tajam antara minyak tanah bersubsidi dengan tidak ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat aksesibilitas kecamatan sebagai hinterland bagi pusat pertumbuhan, mengetahui arab pengembangan kegiatan ekonomi kecamatan dan keterkaitan antarsektor perekonomian, serra menganalisis pengaruh nilai location quotient (LQ), nilai total aksesibilitas, dan belanja pembangunan terhadap perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Alat analisis yang digunakan adalah model gravitasi, LQ dan pendekatan ekonometrika. Dari analisis...
Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.